Klois Yable : Kalau DPRD tidak tindak lanjuti keluhan Caleg, kami siap demo
AIMAS - Sejumlah Caleg dari partai politik di Kabupaten Sorong hingga
kemarin (18/4) mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat
kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong, namun berbeda
halnya dengan Caleg PKPI Kabupaten Sorong yang semuanya belum mengurus
surat kesehatan.
Tidak diikutinya pengurusan surat kesehatan, dikarenakan Caleg dari
PKPI merasa keberatan dengan penetapan biaya pengurusan kesehatan yang
mencapai Rp. 1.700.000, bukannya tidak mampu untuk membayar, tetapi dari
penetapan harga tersebut tidak sesuai aturan dan merugikan para caleg.
Bukannya kami tidak mampu membayar, tapi dari jumlah yang
ditetapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada, oleh karena itu harus
dilakukan peninjauan kembali, dari koordinasi kami PKPI dengan sejumlah
partai akan bertemu langsung dengan DPRD Kabupaten Sorong dan direktur
RSUD untuk mempertanyakan hal ini, dan keluhan mengenai biaya surat
kesehatan bukan hanya dari PKPI tetapi juga disampaikan sejumlah Caleg
dari partai lainnya, ujar Klois Yable, S.Sos, sekretaris DPK (Dewan
Pimpinan Kabupaten) PKPI Kabupaten Sorong saat dikonfirmasi Radar Sorong
kemarin (18/4).
Ia menjelaskan, pengurusan dengan biaya mencapai Rp 1.700.000 dari
para Caleg merasakan hal aneh, pasalnya di sejumlah tempat lain termasuk
pengurusan surat kesehatan untuk Caleg yang maju di Kota Sorong
biayanya tidak sampai setinggi itu. Kami akan persoalkan terus, di
daerah lain contoh Kota Sorong Rp 200.000-300.000, Surat kesehatan untuk
Caleg tidak semahal di RSUD Sorong, jadi ada apa.? Yang melakukan juga
rumah sakit pemerintah, kalau ikuti Perda lebih kurang Rp 700.000, jadi
kami akan pertanyakan terus, dan wakil rakyat harus menindaklanjuti hal
ini, dan kami siap melakukan aksi demo bila tidak ada
peninjauan, tegas Klois Yable.
Menurut Klois, dengan biaya pengurusan surat yang tinggi, sepertinya
pengurusan surat kesehatan dijadikan sebagai lahan bisnis, oleh karena
itu semua instansi terkait dalam hal ini DPRD Kabupaten Sorong kiranya
dapat melihat hal ini, ini adalah keluhan masyarakat, seandainya semua
di beberapa daerah biayanya sama tidak menjadi persoalan, namun demikian
biaya pengurusan kesehatan di Kabupaten Sorong berkali-kali lipat
biayanya dibandingkan dengan caleg di daerah lain.
Disinggung dengan waktu pendaftaran caleg ke KPU yang terus berjalan,
sementara untuk Caleg-Caleg PKPI tidak mengurus surat kesehatan?
Dijelaskan Klois, untuk harga yang tinggi tersebut akan terus
diperjuangkannya bersama rekan-rekan Caleg PKPI dan sejumlah partai
lainnya, menurutnya hal tersebut sudah menyalahi aturan. DPRD harus
melihat hal ini, kalau tidak kami dari PKPI dan sejumlah Parpol
berkomitmen untuk melakukan demo, ini adalah kepentingan masyarakat,
kalau DPRD tidak menindaklanjuti berarti tidak memperjuangkan aspirasi
masyarakat, sebagai anggota dewan harus peka dan menindaklanjuti segala
permasalahan yang ada di masyarakat, pungkasnya.
[radarsorong.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar