Besaran itu ditentukan setelah terjadi tawar menawar biaya cek kesehatan antara Direktur RSUDHD dengan sejumlah ketua partai politik di ruang Komisi C DPRD BS, kemarin.
”Sebagaimana standar kesehatan yang ada di rumah sakit seharusnya jumlah biaya cek kesehatan sebesar Rp 659 ribu. Tapi akhirnya turun jadi Rp 430 ribu,” ujar Rika.
Menurutnya, turunnya biaya cek kesehatan itu lantaran para ketua parpol ngotot dengan besaran biaya yang disebutkan itu. Padahal, kata Rika, biaya itu sudah sesuai dengan standar kesehatan dan juga sudah ditetapkan dalam perda.
Dana sebesar Rp 659 ribu itu dengan rincian Rp cek urine Rp 62 ribu, cek narkoba Rp 240 ribu, kebatinan Rp 32 ribu, cek hati Rp 48 ribu, cek gula darah Rp 13 ribu, ginjal Rp 48 ribu, SPKJ Rp 10 ribu dan hepatitis rp 60 ribu.
Namun karena para pimpinan partai politik menolak besaran itu, maka akhirnya biaya itu diturunkan. Tentu saja, dengan turunnya harga itu maka tidak semua bagian tubuh yang dicek. ”Dengan biaya Rp 430 ribu itu yang dicek hanya cek darah, rontgent, urine dan cek narkoba saja,” ujar Rika yang merupakan istri salah satu perwira Kodim 0408 BS tersebut.
Sementara itu para pimpinan partai politik yang dihadir diantaranya Susman Hadi SP dari Golkar, Agusman Jahim dari PKPI, Hadiar saito dari PPP, Hendri Yusdani dari PAN, Helmi Paman dari PDIP dan sebagainya.
Para pimpinan parpol ini mengaku jumlah Rp 659 itu terlalu besar, sehingga mereka meminta bagian yang dicek tidak seluruhnya dan juga biaya cek juga dapat diturunkan. ”Kalau Rp 659 ribu perorang caleg itu sangat besar, belum lagi seluruh caleg. Jadi biaya itu sangat besar sehingga kami minta diturunkan,” jelas Susman.
[bengkuluekspress.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar