Independensi KPU Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta : Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meragukan pelaksanaan pemilihan umum 2014 mendatang bisa terbebas dari intervensi penguasa. Keraguan itu diperkuat dengan penanganan kasus Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya ragu apa pemilu kita bisa diharapkan dengan independen atau tidak. KPU kita ini mudah diintervensi oleh parpol di Senayan," kata Ray Rangkuti di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Selasa (12/3/2013).

Ray mengatakan, sidang yang digelar Bawaslu sudah jelas. KPU diminta meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) juga memenangkan PBB, yang berarti partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu berhak ikut pemilu.

Namun, sambung Ray, putusan Bawaslu dan PTUN tersebut seolah tidak digubris KPU. "Keputusan PT TUN dan Bawaslu harus diikuti oleh KPU," tuturnya.

Ray meminta KPU menjaga ritme demokrasi di Indonesia, bukan malah menjadi penjaga kepentingan kekuasaan partai di Senayan. "Itu politik kekuasaan. KPU seharusnya menjadi penjaga gawang demokrasi, bukan penjaga gawang kekuasaan. Jujur saya agak dongkol dengan KPU kita ini," ujar Ray.

KPU sebelumnya menyatakan akan mengajukan kasasi terkait putusan PT TUN yang memenangkan PBB. Menurut Komisioner Bidang Hukum KPU Ida Budiarti, kasasi itu akan diajukan pekan ini