Jakarta - Dugaan korupsi di pemerintahan Kkabupaten Buton Utara telah terjadi
secara sistematis. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
diminta untuk segera mengusutnya.
"Kami lihat di sana telah terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan by system oleh pemerintahan di Buton Utara," kata Koordinator Butur Corruption Wacth, Ikhwan Karmawan, beberapa saat sebelum melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso di Jakarta, Selasa kemarin (18/6).
Penyimpangan perjalanan dinas tersebut, jelas Ikhwan, terjadi saat kepala daerahnya menggunakan wilayah Ereke, Kecamatan Kulisusu sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan berdasarkan UU pemekaran terhadap kabupaten tersebut, seharusnya ibukota pemerintahannya berada di Buranga, Kecamatan Bonegunu. Pemakaian nama Buanga Kecamatan Bonegunu dalam semua administrasi atau dokumentasi pemerintahan ini berimplikasi, antara lain, pada pemakaian anggaran perjalanan dinas.
"Karena meskipun seorang pejabat atau pegawai berangkat dari Ereke, namun dalam semua administrasi perjalanan dinas dimanipulasi seolah-olah pejabat atau pegawai tersebut berangkat dari Buranga Kecamatan Bonegunu," jelas Ikhwan.
Sebagai kepala daerah, Bupati Buton Utara diduga Ikhwan telah bertindak yang berujung pada kerugian keuangan negara. Kondisi itulah yang dijadikan Ikhwan sebagai dasar untuk meminta KPK segera mengusut kasus tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum PKPI, Sutiyoso mengatakan bahwa pihaknya yakin KPK akan melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu. Sebab, selama ini telah terbukti dari ratusan kepala daerah yang dijebloskan di penjara oleh lembaga penegak hukum yang satu itu.
"Setahu kita KPK sejauh ini masih menjadi andalan kita. Saat ini mendekati angka tiga ratus kepala daerah yang sudah ditangkap," kata Sutiyoso.
Hanya saja, Sutiyoso menjelaskan, KPK tidak akan bertindak gegabah dalam mengusut suatu kasus korupsi.
"KPK memang punya sistem, sepanjang bukti belum dipegang mereka belum akan tangkap. Saya yakin KPK tidak takut kepada siapa saja. Paling mungkin mereka belum dapat bukti-bukti. Tidak akan ada yang lolos," demikian Sutiyoso.
"Kami lihat di sana telah terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan by system oleh pemerintahan di Buton Utara," kata Koordinator Butur Corruption Wacth, Ikhwan Karmawan, beberapa saat sebelum melaporkan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso di Jakarta, Selasa kemarin (18/6).
Penyimpangan perjalanan dinas tersebut, jelas Ikhwan, terjadi saat kepala daerahnya menggunakan wilayah Ereke, Kecamatan Kulisusu sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan berdasarkan UU pemekaran terhadap kabupaten tersebut, seharusnya ibukota pemerintahannya berada di Buranga, Kecamatan Bonegunu. Pemakaian nama Buanga Kecamatan Bonegunu dalam semua administrasi atau dokumentasi pemerintahan ini berimplikasi, antara lain, pada pemakaian anggaran perjalanan dinas.
"Karena meskipun seorang pejabat atau pegawai berangkat dari Ereke, namun dalam semua administrasi perjalanan dinas dimanipulasi seolah-olah pejabat atau pegawai tersebut berangkat dari Buranga Kecamatan Bonegunu," jelas Ikhwan.
Sebagai kepala daerah, Bupati Buton Utara diduga Ikhwan telah bertindak yang berujung pada kerugian keuangan negara. Kondisi itulah yang dijadikan Ikhwan sebagai dasar untuk meminta KPK segera mengusut kasus tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum PKPI, Sutiyoso mengatakan bahwa pihaknya yakin KPK akan melaksanakan tugasnya tanpa pandang bulu. Sebab, selama ini telah terbukti dari ratusan kepala daerah yang dijebloskan di penjara oleh lembaga penegak hukum yang satu itu.
"Setahu kita KPK sejauh ini masih menjadi andalan kita. Saat ini mendekati angka tiga ratus kepala daerah yang sudah ditangkap," kata Sutiyoso.
Hanya saja, Sutiyoso menjelaskan, KPK tidak akan bertindak gegabah dalam mengusut suatu kasus korupsi.
"KPK memang punya sistem, sepanjang bukti belum dipegang mereka belum akan tangkap. Saya yakin KPK tidak takut kepada siapa saja. Paling mungkin mereka belum dapat bukti-bukti. Tidak akan ada yang lolos," demikian Sutiyoso.
[RMOL]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar