Untuk itu, pihaknya meminta sistem kepemiluan harus dievaluasi, pasalnya masih ada praktik-praktik transaksional dalam sistem Pemilu saat ini.
"KPU sudah menjadi 'Tuhan' karena yang mencetak Presiden dan Legislatif oleh mereka," kata Rully dalam diskusi bertema 'Pencegahan Dini Caleg Bermaslah Bagi Parpol, KPU dan Bawaslu' yang digagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (5/4).
Menurutnya, sistem yang harus dievaluasi dalam kepemiluan, karena masih terjadi sistem transaksional. Apalagi sistem demokrasi sekarang ini sudah tidak pada jalurnya.
Kebebasan demokrasi, dikatakan sudah kebablasan dan semakin banyak orang memanfaatkan celah korupsi berjamaah, bahkan sudah tidak takut dan malu.
"Demokrasi sudah kebablasan sudah tidak dalam jalurnya. Konstruksi demokrasi harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Karena sekarang ini untuk menjadi anggota legislatif haruslah orang yang memiliki pendanaan yang kuat, dengan demikian maka akan mendapatkan kemudahan," terangnya.
Saat ini, kata Rully, siapa yang memiliki uang yang banyak akan menang dalam pencalegan, dalam hal ini harus ada konstruksi demokrasi yang dikembalikan. "Kita harus mencari orang yang konsern dilapangan membantu rakyat serta menangani dan mengetahui permasalahan yang dihadapi. Banyak masyarakat yang bermoral baik, namun karena tidak punya uang dia tidak dapat menjadi anggota legislatif," jelasnya.
[Jaringnews.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar