Di samping itu, setiap bacaleg dan kader PKPI harus mengedepankan persatuan dan menerapkan keadilan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. PKPI pun pantang menyerah demi keadilan dan persatuan.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPN PKPI, Rully Soekarta di Cileunyi, Minggu (28/4), usai pembinaan dan sosialisasi terhadap kader dan bacaleg PKPI se-Jabar, jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Rully didampingi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Jawa Barat, H. Supratman dan bacaleg DPR RI, Abidin, SH.
Rully juga mengarahkan para bacaleg dan kader PKPI untuk lebih kreatif memasang atribut partai sebagai dari sosialisasi sehingga masyarakat tertarik. "Untuk memperjuangkan agar PKPI bisa meraih nomor urut 15 itu berat sekali. Selama tiga bulan kita harus bekerja keras supaya bisa ikut dalam Pemilihan Umum 2014 mendatang. Alhamdulilah, akhirnya partai kita bisa lolos setelah memenuhi persyaratan di KPU," kata Rully yang juga bacaleg DPR RI.
Rully juga turut mendorong bacaleg dan kader di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus turun ke lapangan. Di antaranya dengan cara menyentuh rakyat. "Rakyat harus didengar dan diperhatikan," katanya.
Bantuan program P2IP
Sementara itu, sebanyak 26 desa se-Kab. Sumedang menerima bantuan Program Percepatan Pembangunan Insfratruktur Pedesaan (P2IP) dari pemerintah pusat melalui anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) Komisi V, DPR-RI Daerah Pemilihan IX, Drs. H. Eldie Suwandie di aula Desa Cipacing Kec. Jatinangor, Sabtu (27/4).
Dalam kesempatan itu, Eldie turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada 18 anak yatim piatu dan 26 Pengurus Desa (PD). Bahkan, 20 desa menerima bantuan untuk rumah tidak layak huni (rutitahu).
"Kehadiran saya di sini, yang utama niatan bersilaturahmi dengan masyarakat Kab. Sumedang. Untuk P2IP, setiap desa menerima bantuan sebesar Rp 250 juta. Bantuan itu sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat di perdesaan yang tentunya bertekad mengentaskan kemiskinan," kata Eldie kepada wartawan.
Ia berharap, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat di perdesaaan untuk biaya pembangunan infrastruktur. Diharapkan pascamenerima bantuan, perekonomian warga menjadi meningkat dan sejahtera.
Namun, ia tak mau jika dengan program tersebut, ada kades terbentur hukum akibat realisasinya yang tidak baik. Proses penyaluran anggaran ini tidak mudah. "Sebelumnya harus melalui beberapa prosedur. Kami di DPR RI, khususnya Komisi V, mendorong aspirasi masyarakat untuk segera menerima bantuan dari pusat. Tapi saya bersyukur, bantuan telah ada sehingga harus benar-benar bermanfaat," ujarnya.
[klik-galamedia.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar