"Sidang akan digelar di Ruang Sidang DKPP Gedung Bawaslu lantai 5 Jalan MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat," kata Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Kamis (21/3/2013).
Menurutnya, agenda sidang perdana ini akan mendengarkan pengaduan para pelapor, yakni ketua dan anggota Bawaslu, Ketua Umum PPRN, Ketua Umum Partai Republik, Ketua Umum Partai Hanura Sumatera Barat, Kuasa Hukum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI), Ketua Umum Partai Buruh, serta Refly Harun dan Ahmad Irawan dari "Correct" Jakarta.
Sesuai pokok aduan yang disampaikan kepada DKPP, sambung dia, para pelapor menduga Ketua dan anggota KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait dengan, pertama penolakan terhadap keputusan Bawaslu No 012/SP2/Set.Bawaslu/I/2013, kedua, telah menghilangkan hak politik dan hak konsitusi warga negara yang terhimpun dalam partai politik.
"Ketiga bertindak tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel, menggunakan kewenangan tidak berdasarkan hukum dan tidak melaksanakan administrasi Pemilu yang akurat serta Keempat, keputusan KPU No. 95 Tahun 2013 yang dinilai pelapor telah merugikan kepentingan politik di Sumatera Barat," ujarnya.
Dikatakannya, sekretariat DKPP sendiri telah mengirimkan surat panggilan baik kepada pihak pengadu maupun teradu. Berdasarkan konfirmasi, para pihak telah menerima baik langsung maupun melalui para stafnya terhadap panggilan ini. "Saya berharap semoga mereka hadir sesuai panggilan sidang DKPP," tambahnya.
Sesuai ini direncanakan berlangsung terbuka dan dibuka untuk umum berdasarkan ketentuan peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012.
[okezone.com - 22/03/201306:13WIB]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar